Sistem Pendidikan di Australia dan Korelasinya dengan

Mutu Pendidikan di Indonesia[1]

 

Oleh:

Anwar Hafidzi[2]

e-mail: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Abstrak

Australia dengan perkembangan sistem pendidikannya yang sangat pesat menjadi menarik untuk didiskusikan karena dapat menjadi tolak ukur dengan pendidikan di Indonesia. fokus dalam tulisan ini, bagaimana sistem pendidikan di Australia dan korelasinya dengan sistem kurikulum di Indonesia. Penelitian ini menguatkan pendapat Saifullah dalam jurnal Peuradeun yang berjudul perbandingan pendidikan di Australia dan Jerman, juga tulisan R.A. Mustikah yang ingin melihat pendidikan di Australia dengan kelebihannya. Tulisan ini membuktikan bahwa Australia dengan Govermentnya menjamin wajib sekolah sampai tingkat 9 (sembilan) dan bagi yang belum mampu akan diberikan dana pendidikan ditambah dengan uang saku yang sesuai. Kurikulum di tingkat awal lebih kepada bermain untuk mengasah karakter dan mampu berinteraksi dengan lingkungannya, kemudian ketika menuju jenjang atas, pendidikan mulai diarahkan kepada profesi pekerjaan. Tentu ini merupakan suatu jaminan bagi pendidikan untuk mengembangkan kemampuan dan skill yang telah dimilikinya untuk diterapkan sesuai dengan kemauannya.

 

Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak setiap insan untuk menjalankan aktifitasnya. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting di abad ini. Pendidikan juga dapat digunakan sebagai pertimbangan majunya suatu bangsa. Saat ini menurut penulis bahwa pendidikan di Indonesia memang jauh dari sempurna dan terus berusaha untuk meningkatkan kualitasnya agar menjadi negara maju. Untuk itu mungkin kita dapat melihat dari sistem pendidikan di negara lain untuk membandingkannya dengan sistem pendidikan di Indonesia, dalam hal ini penulis mengangkat negara Australia sebagai perbandingannya.

Munculnya Australia sebagai pandangan dan bahan perbandingan dengan sistem pendidikan di Indonesia, hal ini dikarenakan bahwa perkembangan pendidikan di Australia dilihat cukup pesat. Terbukti dengan banyaknya mahasiswa Indonesia yang mengambil pendidikan disana.[3]

Pendekatan yang dilakukan orang-orang Australia dalam memberikan pendidikan lebih kepada bagian yang disenangi berdasarkan kejuruan dan teknis yang sangat inovatif. Tentu pendekatan semacam ini membuat reputasi sekolah menjadi lebih baik sehingga dapat diterima di masyarakat. Pendekatan yang mengutamakan praktek sesuai bidang kejuruan ini diterapkan hampir di semua lembaga pendidikan yang ada di Australia. Hal inilah yang penulis anggap penting dan dapat dilihat dari segi mutu pendidikan Australia agar dapat diilhami oleh pemerhati pendidikan di Indonesia, baik dari pemerintahnya ataupun para pemilik kepentingan untuk memajukan mutu pendidikan di Indonesia dengan melihat kurikulum berdasarkan kematangan peserta didik dalam mengaplikasikan keilmuannya dan disiapkan untuk lapangan kerja yang sangat kompeten dikatakan  bahwa Australia termasuk negara industri yang demokratis dan memiliki banyak kemiripan dengan negara-negara persemakmuran.

Selanjutnya, Australia memiliki sistem persemakmuran bukan republik, dan ini menunjukkan keunikan tersendiri, dimana faktor sosial dan politiknya menekan dan mengupayakan agar dapat ditekan seminimal mungkin. Contohnya, mereka yang putus sekolah bagi anak usia dini dan menengah, hal ini akan berdampak negatif bagi Negara Australia dengan memunculkan banyak pengangguran dan kualitas kerja. Penerapan sistem ini ternyata memberikan dampak yang positif bagi para siswa-siswa yang ingin belajar dengan bantuan yang signifikan oleh pemerintah, khususnya bagi mereka yang berusia dibawah 19 tahun.

Sementara Indonesia masih berkutat pada kewajiban belajar 9 tahun tanpa memperhatikan kualitas dari hasil pembelajaran. Hal ini memunculkan dikotomi antara sekolah gratis dengan asumsi akan memunculkan kualitas yang rendah dan dengan sekolah yang mahal dengan pendidikan yang dianggap up tu date  serta relevan dengan keadaan sekarang. Permasalahan inilah yang menurut penulis menarik untuk diangkat untuk melihat potret pendidikan di Australia dan bagaimana mutu pendidikan di Indonesia menjadi lebih maju.

Sistem Pemerintahan Australia: Tinjauan Filosofi

Negara Australia merupakan Negara yang tetap menganut sistem demokrasi parlementer, tetap menjadi anggota Persemakmuran[4] dan secara formal sistem pemerintahannya tetap tunduk pada titah Raja atau Ratu Inggris yang diwakili oleh gubernur jenderal. Semua negara bagiannya bersama-sama membentuk suatu federasi: ‘Persemakmuran Autralia’ (Commonwealth of Autralia). Australia sendiri memiliki ideologi politik liberalisme yang merupakan warisan dari para pembawanya yang berasal dari Eropa Sistem pemerintahan Australia dibangun di atas tradisi demokrasi liberal[5]. Berdasarkan nilai-nilai toleransi beragama, kebebasan berbicara dan berserikat, dan supremasi hukum, lembaga-lembaga Australia dan praktik-praktik pemerintahannya mencerminkan model Inggris dan Amerika Utara.[6]

Sejak tanggal 1 Januari 1901, untuk pertama kalinya parlemen persemakmuran Australia dibuka di Melbourn. Bulan September tahun sebelumnya, Ratu Victoria, telah menandatangani suatu proklamasi yang salah satu bagiannya berbunyi, “Oleh karena itu, kami, dengan, dan atas nasihat Dewan Penasehat kami memandang perlu mengeluarkan pernyataan Proklamasi Kerajaan kami dan dengan ini pula kami menyatakan bahwa sejak tanggal 1 Januari 1901 rakyat New South Wales, Victoria, Australia Selatan, Queensland, Tasmania, dan Australia Barat bersatu ke dalam Persemakmuran Negara-Negara Federal di bawah nama Persemakmuran Autralia.” Atas dekrti Ratu Victoria inilah Negara Australia menjadi sebuah bangsa persemakmuran.[7]

Dalam UUD/Konstitusi, wewenang dan tugas Gubernur Jenderal termasuk memanggil, menghentikan sidang badan pembuat undang-undang, dan membubarkan parlemen, menyetujui rancangan peraturan, mengangkat menteri, menetapkan departemen-departemen dalam pemerintahan, serta mengangkat hakim. Namun, berdasarkan konvensi, Gubernur Jenderal hanya bertindak atas permintaan para Menteri dalam hampir semua permasalahan. Figur yang diangkat untuk posisi Gubernur Jenderal dipilih berdasarkan pertimbangan Pemerintah.[8] Sistem pemerintahan Australia didasarkan pada parlemen yang dipilih secara populer oleh fungsi eksklusif, dan keputusan kebijakan senat.[9]

Kondisi Demografi Australia

Seperti yang telah diutarakan sebelumnya, bahwa Australia adalah  negara berdasarkan atas persemakmuran Inggris, luas Benua Australia adalah 7.682.300 km2, Penduduknya 17.562.000. Ibu kota  Australia adalah Canberra dengan bahasa Inggris sebagai bahasa utamanya. Agama Katolik Roma 26%,  Gereja Anglikan Australia 26%, kristen lainnya 23 %, Islam, Budha, Yahudi dan  kepercayaan lain 33%.  Sementara mata uang resminya adalah dolar Australia (A$).

Letak astronomi benua Australia: 113 BT-155BT dan 10 LS-43LS, batas-batas benua Australia diantaranya:

a.       Barat : Samudera Hindia (Samudera Indonesia).

b.      Timur : Samudera Pasifik dan Laut Tasmania.

c.       Utara : Laut Timur dan Laut Arafuru.

d.      Selatan : Samudera Hindia.

e.       Timur Laut : Laut koral.

Negara Australia atau The Commonwealth of Australia adalah suatu kumpulan negara federasi dari 6 negara bagian, yakni : New South Walles dengan ibukotanya Sydney,  Queensland ibukota Brisbane,  Australia Barat ibukota Perth,  Australia Selatan ibukota Adelaide, Victoria ibukota Melbourn, Tasmania ibukota Hobart, Teretorial ibukota Australia ibukota  Canbeera, Teritorial Utara  atau Australia Utara ibukota Darwin. Ditambah lagi ada dua wilayah Intern-Northern Territory dan Australian Capital Territory.Wilayah ekstern terdiri dari kep.Norfolk, wilayah Antartika Australia, kep.Cocos (keeling), dan P. Crismast di Samudera Hindia, serta mencakup wilayah kep. Laut Koral yang terdiri dari sejumlah pulau kecil di kwasan pasifik.[10]

Filsafat Pendidikan Australia: Tinjauan Majemuk

Di Australia kebanyakan mereka bangga akan percampuran multi budaya yang ada di kota-kota mereka, baik besar maupun kecil mereka sangat menghargai perbedaan tidak ada larangan bagi setiap orang yang beragama untuk menjalankan agamanya masing-masing.  Kemajemukan budaya yang berada di Australia menjadikan mereka mulai memahami dan saling toleransi dalam setiap kehidupan.[11] Kemajemukan ini yang membuat penduduk saling memahmi dari berbagai suku, ras dan budaya, dan inilah yang selalu diterapkan dalam kurikulum di Australia dengan memunculkan pendidikan sosial budaya.

Dengan dasar inilah pengembangan pendidikan di Australia diserahkan kepada masing-masing sekolah untuk mengembangkan pendidikannya, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Pemerintah hanya memberi pedoman yang berupa tujuan umum pendidikan yang kemudian dikembangkan oleh masing-masing lembaga. Sedangkan untuk lembaga pendidikan agama dikelola oleh pihak swasta tidak ada kurikulum yang pasti dalam pendidikan agama.[12] Pengelolaan ini membuat para pengampu sekolah dapat memberikan waktu yang lebih efisien dalam permasalahan agama, inilah yang membuat sekolah memberikan kesempatan untuk mengembangkan teori dan praktik secara mendalam.

Kebijakan di Bidang Pendidikan Agama: sebuah Revisi

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa di Australia Sekolah Islam bukanlah sesuatu yang baru dalam sejarah islam di Australia. Bersamaan dengan pertumbuhan islam dan masyarakat muslim di benua Kanguru, lembaga pendidikan islam, sejak dari nonformal seperti ”Saturday of sunday school”. Pengajian anak-anak pada sabtu dan minggu sampai sekolah islam terus berkembang. Istilah ‘madrasah’ tidak populer dan hampir tidak digunakan sebagai salah satu bentuk lembaga pendidikan islam. Hal ini dikarenakan pendidikan secara spesifik tidak diperkenalkan menjadi nama suatu lembaga sekolahan.

Peninjauan kurikulum nasional Australia diumumkan Sabtu (11/1/2014) kemarin oleh Menteri Pendidikan Australia Christopher Pyne, menyusul keprihatinan sejumlah kalangan yang menilai kurikulum pendidikan di Australia terlalu condong ke kiri. sekuler dan membuat banyak siswa gagal. Menurut Donnelly, agama perlu diajarkan dengan cara yang “lebih efektif”."Saya tidak bermaksud kita harus mengkhotbahi setiap orang, tapi menurut pendapat saya agama-agama besar di dunia apakah itu Islam, Hindu, Kristen, Budha  mereka harus diajarkan selama  masa wajib belajar,” katanya.Donnelly  juga menilai kalau kualitas pendidikan di Australia saat ini lebih condong ke kebudayaan ‘kiri’."Kurikulum yang kebanyakan dianut negara-negara di Eropa – seperti Inggris, Amerika, Selandia Baru, Australia selama lebih dari 20 tahun  atau lebih – mengadopsi kurikulum yang saya sebut propresif, zaman baru atau biasa disebut kebudayaan ‘kiri’,”."Karenanya kita perlu menekankan fakta kalau kita ini negara barat, liberal dan demokratis,” tegasnya.[13]

Mengutip dari berita OnlineIndo, bahwa negara Singapura sudah melarang untuk pengajaran agama di Sekolah sekitar pada 22 tahun lalu. Hasilnya sangat berpengaruh karena dengan penghapusan pendidikan agama di sekolah, Australia juga dikatakan berhasil mempunyai penduduk negeri yang dikenal sebagai orang yang tertib, disiplin dan juga toleran padahal mereka terdiri dari berbagai macam etnik, bahasa dan juga agama. Hal ini dikatakan oleh Eksekutif Megawati Intitute, Musdah Mulia, Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong telah menegaskan bahwa pemerintah tak akan mengijinkan pelajaran agama masuk ke dalam sekolah. “Sejak PM Lee Kuan Yew ditetapkan bahwa agama urusan pribadi, bukan urusan sekolah atau negara. Keputusan itu diambil karena Lee Kuan Yew melihat pengajaran agama justru menimbulkan perpecahan dan konflik, bukan perdamaian”.[14]

Dari beberapa model dan ungkapan diatas menunjukkan bahwa pendidikan Agama menjadi suatu polemik jika di sekolah tersebut mengajarkan agama secara negatif dan bahkan dapat dikatakan radikal. Inilah yang menyebabkan para senat Australia mulai mendalami dan merevisi kurikulum pendidikan agama di sekolahan. Sudah menjadi komitmen universitas-universitas di seluruh Australia yang selalu berusaha memastikan bahwa mahasiswa-mahasiswa mereka yang beragama Islam sebagaimana dengan mahasiswa latar belakang budaya lain untuk memperoleh kebebasan dalam menjalankan agama mereka masing-masing dalam area kampus. Penerapan ini diberikan kebebasan pada masing-masing pendidikan swasta untuk merumuskan sendiri kurikulum berbagai mata pelajaran agama.[15]

Kebijakan di Bidang Manajemen Pendidikan Formal

Tujuan umum berbagai sektor pendidikan Australia digariskan dalam undang-undang yang membentuk departemen pendidikan negara bagian, universitas, dan lembaga lembaga pendidikan lainnya.Tujuan umum ini biasanya dilengkapi dengan tujuan-tujuan yang lebih oleh badan-badan yang relevan.Untuk mencapai tujuan umum ini, berbagai sektor pendidikan tinggi harus mempunyai fokus program yang berbeda-beda.Misalnya, universitas lebih mengutamakan pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan sektor pendidikan teknik dan pendidikan lanjutan lainnya lebih memusatkan perhatian pada pendidikan kejuruan.

Terdapat 8 (delapan) bidang Pembelajaran Yang Penting yang merupakan fokus pengajaran disemua sekolah Australia. Bidang-bidang tersebut memberikan kepada para pelajar suatu pendidikan yang utuh dan keterampilan bermasyarakat (sosialisasi). Bidang-bidang ini didukung dan ditopang oleh semua level Pemerintah Australia. Semua sekolah yang menerima pelajar Internasional akan mengajar sesuai dengan 8 Bidang Pembelajaran Yang Penting itu, seperti:

a)     Seni

b)     Bahasa Inggris

c)      Pendidikan Kesehatan dan Jasmani

d)     Bahasa selain Bahasa Inggris

e)     Matematika

f)       Ilmu Pengetahuan

g)     Kajian Penduduk dan Lingkungan

h)     Teknologi

Adapun sistem pendidikan formal di Australia menempati beberapa tahapan yang harus dilalui, antara lain:[16]

1.      Pendidikan pra sekolah

Pendidikan prasekolah lebih bervariasi pengadministrasian, pendanaan serta kurikulumnya dibandingkan sektor pendidikan lainnya karena banyak dikelola oleh badan-badan swasta, dan keterlibatan pemerintah juga berbeda-beda terhadap lembaga ini.Pendidikan pra sekolah diperuntukkan bagi anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun.pendidikan ini tidak dilaksanakan secara intensif.

Pendidikan ini merupakan pengalaman pertama bagi anak-anak Australia untuk belajar dengan orang lain di luar pengasuhan tradisonal, misalnya, penitipan siang hari (day care) atau kelompok  bermain. Pada umumnya kegiatan ini hanya berbentuk belajar dalam permainan dan tidak dianggap sekolah. Namun, sebagian pendidikan pra sekolah terpisah dari sekolah dasar di semua Negara dan teritori, kecuali Western Australia dan Queensland di mana pendidikan pra sekolah diajarkan sebagai bagian sistem sekolah.

2.      Jenjang pendidikan dasar

Australia terdiri dari 6 negara bagian (New South Wales, Queensland, Tasmania, Australia Selatan, Australia Barat dan Victoria) dan 2 wilayah daratan (Northern Territory dan Australian Capital Territory). Pada masing-masing negara bagian dan wilayah daratan terdapat perbedaan lamanya pendidikan dasar (Primary School), yaitu ada yang 6 (enam) tahun dan ada yang 7 (tujuh) tahun.

Seluruh sekolah dasar pemerintah dan hampir semua sekolah dasar adalah Coeducational. Anak-anak yang masuk dalam pendidikan dasar berusia 6 tahun sampai usia 12 dan 13 tahun.

3.      Jenjang pendidikan menengah

Pendidikan menengah seluruh siswa mendapatkan pendidikan sekurang-kurangnya 3 tahun. Sesudah batas umur meninggalkan sekolah dasar. Pendidikan menengah Junior Secondary School adalah wajib bagi anak yang berusia usia 12 atau 13 tahun sampai 16 tahun tergantung dari lamanya pendidikan menengah di daerah tersebut. Untuk negara bagian dan wilayah daratan New South Wales, Victoria, Tasmania dan Australian Capital Territory, lama pendidikan Junior Secondary School selama 4 tahun dan untuk negara bagian dan wilayah daratan Queensland, Australia Selatan, Australia Barat dan Northern Territory, lama pendidikan Junior Secondary School selama 3 tahun. Sedangkan lama pendidikan untuk Senior High School sama di setiap negara bagian dan wilayah daratan, yaitu selama 2 tahun.

Pada jenjang pendidikan Senior High School, setiap siswa berkewajiban memilih program pendidikan kejuruan atau pendidikan umum.Di Australia pendidikan kejuruan diarahkan untuk pasar kerja.Di mana setiap negara memiliki kejuruan Pendidikan dan Pelatihan (Vocational Education and Training / VET). VET mempersiapkan siswa untuk bekerja yang tidak perlu gelar sarjana. Biasanya, VET memakan waktu 2 tahun setelah pendidikan Senior High School atau 4 tahun setelah Junior Secondary School.  VET merupakan pendidikan berupa kursus keterampilan dan mendapat sertifikat.

4.      Jenjang  pendidikan tinggi

Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan sertifikat, diploma, sarjana, sertifikasi (Graduate Certificate), profesi (Graduate Diploma), magister dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di Australia. Perguruaan tinggi di Australia adalah Program Lanjutan, Akademi, Sekolah Tinggi dan Universitas.

Program lanjutan di Australia merupakan jalur pendidikan berupa kursus keterampilan. Jalur pendidikan ini tidak mengutamakan gelar sarjana dan  mendapatkan sertifikat dengan level I-IV. Sedangkan, Sekolah tinggi dan univeristas bertujuan untuk mencetak sarjana, magister maupun doktor.[17] Tahun akademik di Australia dimulai pada akhir bulan Januari dan berakhir pada pertengahan bulan Desember. Tahun akademik dibagi ke dalam empat term di mana setiap term yang lamanya kurang lebih 10 minggu. Pada akhir setiap term, para murid mendapatkan dua minggu liburan, namun pada akhir tahun semua murid mendapatkan liburan selama kurang lebih enam minggu.[18]

susunan sekolah.jpg

1.0. Bagan dikutip dan diolah dari beberapa sumber

Dinamika dalam pengembangan Kurikulum

Pada beberapa Negara bagian, pedoman kurikulum dibuat terpusat tetapi sekolah-sekolah dapat mengadaptasikannya untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan lokal.Pada Negara bagian lain, pejabat-pejabat yang relevan di pusat menyusun tujuan umum dan sekolah menjabarkannya ke dalam bentuk kurikulum yang rinci tetapi berada dalam kerangka tujuan umum yang telah ditetapkan.Pengecualian yang agak besar terjadi pada kurikulum sekolah menengah untuk kelas-kelas terakhir, detail kurikulum disusun secara terpusat untuk kepentingan ujian eksternal. Metodologi pengajaran pada prinsipnya terletak pada masing-masing guru atau sekolah, tetapi di Australia pada umumnya satu guru mengajar satu mata pelajaran dan untuk kelas yang beda umur diajar oleh lebih dari satu guru atau team teaching. [19]

Pada umumnya, sekolah dan guru-guru secara individu punya kebebasan memilih bahan atau materi pelajaran. Otonomi ini didukung dengan pengalokasian dana ke sekolah sehingga dengan itu bahan dan buku pelajaran dapat dibeli secara langsung. Adanya variasi dalam hal tanggung jawab pengembangan kurikulum, maka terdapat pula perbedaan dalam pengimplementasiannya.Dalam hal kurikulum disusun berdasarkan pedoman dan materi pelajaran dari pusat, pejabat-pejabat atau senior dari pusat secara teratur mengunjungi sekolah-sekolah untuk memonitoring pelaksanaan kurikulum. Pada Negara bagian yang kurikulumnya disusun berdasarkan tujuan umum yang ditetapkan oleh pusat, tugas pejabat yang berkunjung lebih bersifat memberi nasehat atau saran, sementara tugas utama memonitoring implementasi kurikulum diserahkan kepada kepala sekolah.[20]

Untuk kurikulum pada masing-masing negara bagian dan wilayah daratan ada yang sama ada juga yang berbeda, tergantung dari otorita daerah masing-masing. Untuk semua negara bagian dan wilayah daratan Sekolah Dasar (Primary School) yang bersifat keagamaan merupakan milik swasta (tidak ada satupun sekolah dasar yang bersifat keagamaan merupakan sekolah dasar negeri).Di samping itu, pada tingkat pendidikan menengah, banyak sekolah yang menawarkan mata kuliah alternative di luar mata kuliah yang sudah ada, dengan prioritas pada bidang keahlian jurusan dan teknologi.[21]

Sedangkan dalam hal tanggung jawab tentang metodologi pengajaran pada prinsipnya terletak pada masing-masing guru dan sekolah.Pada umumnya format pengajaran di pendidikan dasar ialah seorang guru memegang satu kelas, tetapi ada kecenderungan terjadinya variasi pengelompokan kelas. Sama halnya di sekolah menengah, hamper semua siswa tetap dalam kelompok-kelompok umur yang bersamaan, dan mereka diajar oleh guru-guru bidang studi, dan ada kecenderungan untuk mengelompokkan siswa tidak berdasarkan kesamaan umur (horizontal age grouping) tetapi beda umur (vertical age grouping), diajar oleh tim guru (team teaching), dan siswa di kelompokkan dalam format-format kecil.[22]

Pengembangan kurikulum di Australia telah melibatkan semua stakeholder pendidikan.Kurikulum yang digunakan di Australia disebut curriculum framework.Curriculum Framework di Australia disusun dalam rangka menyongsong datangnya Abad XXI, dengan semboyan "Educating our Children to succeed in the 21th Century". Ada 8 kondisi yang melatarbelakangi pengembangan kurikulum di Australia, yaitu (1) cultural diversity[23], (2) changes in the family structure, (3) rapid pace of technologival change, (4) global environmental issues, (5) changing nature of social conditions, (6) change in the workplace, (7) inter-dependence in the global economy, (8) uncertain standards of living.[24]

 

Pembiayaan pendidikan

Fungsi pemerintah dalam pengadaan pendidikan tercermin pada sumber dan system pendanaan. Pendidikan secara konstitusional menjadi tanggung jawab pemerintah Negara bagian, tetapi pada prakteknya pendanaan pendidikan itu merupakan tanggung jawab yang bersifat gabungan dari berbagai sumber dana.

Negara bagian punya tanggung jawab utama membiayai pendidikan prasekolah, sekolah dasar dan sekolah menengah negeri dan TAFE, serta menyediakan bantuan bagi sekolah-sekolah swasta termasuk prasekolah swasta (taman kanak-kanak). Sedangkan pemerintah commonwealth punya tanggung jawab penuh atas pembiayaan universitas dan institusi CAE, dan memberikan dana-dana tambahan bagi pendidikan prasekolah, sekolah negeri dan swasta serta TAFE. Badan-badan pemerintah setempat pada beberapa negara bagian punya peran yang sangat terbatas untuk memberi bantuan pada pusat-pusat pendidikan prasekolah.

Mahasiswa purnawaktu tingkat Sarjana Muda (S1) berhak mendapat bantuan biaya hidup.Kira-kira sepertiga dari mahasiswa mendapatkan bantuan ini. Pada 1983, bantuan maksimal pertahun bervariasi antara A$2.000 bagi yang tinggal berssama orang tua, dan A$3.100 bagi yang keuangannya tergantung pada kiriman orang tua. Mahasiswa pascasarjana purnawaktu juga berhak mendapatkan bantuan (award) yang sifatnya kompetitif yang jumlahnya A$6.900 pertahun ditambah bantuan untuk tanggungan. Bantuan ini mencapai 30% dari mahasiswa pascasarjana yang berhak menerima.[25]

Ujian, Kenaikan Kelas, dan Ijazah

Selama bertahun-tahun sistem pendidikan Australia menggunakan sistem penilaian eksternal yang ekstensif untuk menentukan kualifikasi siswa dan pemberian sertifikat (ijazah) atau diploma. Hampir semua ujian eksternal ini dihapuskan, dan pada pendidikan dasar dan menengah, yang paling banyak dilakukan ialah kenaikan kelas siswa atas dasar usia.

Pada ACT dan negara bagian Queensland, ujian internal sekolah yang sudah terakreditasi adalah sebagai pengganti ujian eksternal pada tahun pendidikan ke-12.[26]

Indonesia di Balik Pendidikan Australia

memang tidak dapat dipungkiri, bahwa pendidikan di Australia sangat pesat, dimulai dari masa toddler play group anak, pendidikan difokuskan pada pendidikan bersifat lingkungan dan pengembangan emosi anak dalam permainan. Sistem pendidikan yang lebih mengedepankan perilaku dalam pembelajaran menunjukkan, bahwa di Australia mencoba untuk mengembangkan potensi anak dari otak kanan dalam berpikir dan beradaptasi terhadap lingkungannya.

Berbeda dengan Indonesia, masa pra sekolah ini lebih kepada belajar dan bermain, bukan bermain sambil belajar. Pada prakteknya PAUD dan TK lebih menekankan kepada pendidikan membaca dan berhitung. Penulis berasumsi, bahwa penekanan pada anak TK harus bahkan dikatakan wajib untuk bisa membaca dan menghitung menyebabkan sebuah tekanan dalam jiwa anak didik. Teori ini yang ditolak Australia untuk menghilangkan beban anak dengan memunculkan rasa childist nya.

Tujuan utamanya tentu untuk memberikan pada anak didiknya respon terhadap perkembangan otaknya dan mencoba untuk mengenalkan berbagai macam respon aktif. Hal ini bukan berarti anak pra sekolah tidak mampu untuk membaca dan menulis, akan tetapi karakter yang dibentuk oleh otoritas negara bagian di Australia untuk  memudahkan anak didik mampu untuk belajar dengan bermain yang lebih dominan.

Jenjang pendidikan dasar di Indonesia rata-rata selama 6 (enam) tahun dilanjutkan dengan 3 (tiga) tahun sekolah menengah pertama dan 3 (tahun) untuk tingkat atas. Berbeda dengan Australia, masing-masing negara bagian memiliki otoritas yang berbeda-beda, ada yang 6 (enam) tahun, namun ada juga yang 7 (tujuh) tahun selama Primary School.

Setelah itu siswa akan digiring ke sekolah kejuruan untuk melihat kemampuan dan keahlian yang disukainya. Lagi-lagi teori ini menunjukkan bahwa pendidikan akan menjadi lebih mudah jika dilakukan sesuai dengan kesenangan hati. Psikologi pendidikan ini ternyata mendapat perhatian negara bagian di Australia untuk mengedepankan keinginan individu daripada keinginan sekolah dan negara.

Siswa diberikan waktu untuk memilih kesukaannya dalam dunia pendidikan, dan Australia memberikan tempat di sekolah kejuruan selama 4 (empat) tahun dengan indikasi mereka dapat magang di sebuah perusahaan dan pemerintahan sambil bekerja. Karena pendidikan di Australia lebih diarahkan ke dunia pekerjaan. Hal inilah yang menjadikan Australia mampu mengurangi pengangguran di negaranya.

Dana pendidikan yang dialokasikan oleh pemerintah untuk mengembangkan pendidikan wajib sekolah menjadi hal yang prioritas di negara tersebut, bukan hanya dana pendidikan akan tetapi juga dana saku selama sekolah. Kalau kita lihat saat ini, Indonesia juga mewajibkan sekolah 9 tahun dengan sekolah gratis tapi tidak memberikan dana saku untuk keperluan sekolahnya, sehingga tidak dipungkiri bahwa di sekolah masih memungut biaya tambahan dalam pendidikan.[27] Hal yang kedua adalah pendidikan gratis ini memunculkan polemik di  lingkungan sekolah itu sendiri, mengapa demikian? Karena memunculkan statement di masyarakat menengah keatas untuk tidak menyekolahkan anaknya ke sekolah gratis, dikarenakan mereka tidak ingin anaknya digabung dengan kalangan yang rendah yang notabenenya sekolah gratis.[28]

Menghadapi pengangguran merupakan prioritas utama dalam pendidikan di Australia, penulis berasumsi bahwa pendidikan disana sudah diarahkan kepada pekerjaan nantinya. Dikarenakan pengangguran menyebabkan seseorang sulit dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, apabila ini terus menerus terjadi, akhirnya akan muncul kemiskinan yang tentu akan berakibat negatif dalam suatu negara. Dimulai dari primary school sampai ke post graduate bertujuan untuk memperbaiki kinerja kecerdasan dalam pendidikan dan diakhiri dengan magang disuatu perusahaan agar setelah selesai kuliah mereka sudah dipersiapkan untuk bekerja aktif disuatu instansi.

Melihat pendidikan di Indonesia yang jauh tertinggal dengan Australia (asumsi penulis), secara garis besar pendidikan di Indonesia tetap berusaha ke arah yang lebih baik. Indonesia secara teks sudah mengatur pendidikan dan pemerataan pendidikan dalam UUD 1945, UU no. 20 Tahun 2003[29] dan UUD 1945 Pasal 34 ayat 2 dan 3[30], meskipun pada prakteknya masih mengalami kendala dalam prakteknya.

Di Indonesia pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan tanpa adanya diskriminatif dengan tetap menjunjung tinggi hak sebagai seorang manusia, nilai-nilai keagamaan, kultural, dan bersifat majemuk. Meskipun masih banyak tantangan yang harus dibenahi dalam sistem pendidikan di Indonesia, akan tetapi kita juga tidak menutup mata dengan hasil yang diperoleh mampu untuk menjuarai olimpiade di bidang Matematika, sains, fisika dan masih banyak lagi potensi yang dimiliki Indonesia untuk mengimbangi negara-negara modern saat ini seperti Australia.

Tentu studi banding menjadi suatu kelebihan dan menutupi kekurangan dalam memperbaiki dan mengembangkan sistem pendidikan di Indonesia untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik.

Kesimpulan

Pendidikan di Australia bukan menjadikan Australia negara dengan super power education, akan tetapi dapat mengubah atau memberikan semangat pendidikan di Indonesia sebagai hasil untuk mengentaskan kemiskinan dengan menjadikan pendidikan formal diharuskan memiliki soft skill dan hard skill dalam diri peserta didik. Pesantren dan Madrasah merupakan bagian yang terpenting dalam mengembangkan pendidikan berbasis agama, dimana Australia membatasi pendidikan agama di sekolah formalnya. Ada kemiripan dengan Sekolah Menengah Kejuruan / yang disingkat dengan SMK merupakan suatu terobosan yang positif untuk pendidikan di Indonesia dengan membekali siswa dengan keahlian dan keterampilan yang siap latih untuk masa depannya.

 

Daftar Rujukan

Nader Hashemi, Islam, Sekularisme, dan Demokrasi Liberal. Jakarta: Gramedia, 2010.

Ensiklopedi  Indonesia  seri Geografi : Australia Oseania, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.

Norhayati.2011. “Sistem Pendidikan Australia” .Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Program Pasca Sarjana Universitas Palangkaraya

Saifullah, Konsep Pendidikan Jerman dan Australia (Kajian Komparatif dan Aplikatif terhadap Mutu Pendidikan Indonesia), Jurnal Ilmiah Peuradeun: International Multidisciplinary Journal

Jurnal Pendidikan, R.A.Mustika.H, “Fadillah Dari Sistem Pendidikan Australia Untuk Indonesia”

Agustiar Syah Nur, Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara, Bandung: Lubuk Agung Bandung, 2001

 

Website dan PDF Journal:

https://www.studyinaustralia.gov.au/indonesia/why-australia

http://www.hcourt.gov.au/assets/publications/brochures/HCA_-_Indonesian_Dec_14_v1.pdf.

http://indonesia.embassy.gov.au/ jaktindonesian/sistem_pemerintahan.html

http://www.abc.net.au/ra/federasi/tema1/aus_pol_chart.pdf

http://mje.co.id/study-in-australia/sekilas-sistem-pendidikan-di-australia/

http://ppi-australia.org/wp-content/uploads/2015/06/Buku-Pintar-PPIA-compress.pdf

http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2014-01-12/pendidikan-agama-di-australia-didesak-diperkuat/1246396.

http://www.onlineindo.tv/news/politikus-pdip-pendidikan-agama-di-indonesia-dihapus-saja-supaya-bisa-mencontoh-australia-yang-saat-ini-sudah-sangat-sukses-negaranya/

http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/kebebasan_beragama.html.

http://indonesia.embassy.gov.au/files/jakt/Get_To_Know_Australian_Schools_2010.pdf

 

 



[1]     Jurnal ini disampaikan pada matakuliah Pendidikan diberbagai Negara program S3 Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin 2016.

[2]     Penulis adalah Dosen di STAI Al-Falah Banjarbaru dan Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin.

 

[3]     Hal ini dapat dilihat bahwa Australia termasuk negara yang menjadi destinasi pelajar untuk menuntut ilmunya di negeri Kangguru. Mendapatkan predikat 3rd most popular international student yang tercatat mencapai 23 juta orang yang pernah mengenyam pendidikannya disana. Tercatat juga 15 Nobel prize laureates dengan berbagai penghargaan. Sehingga inilah yang menjadikan Australia termasuk negara terfavorit dalam pendidikan.

https://www.studyinaustralia.gov.au/indonesia/why-australia (accessed, march 2016).

[4]     http://www.hcourt.gov.au/assets/publications/brochures/HCA_-_Indonesian_Dec_14_v1.pdf. accessed March 2016.

[5]     Sistem ini menurut Nader Hashemi akan mempermudah mendapatkan dukungan yang dapat diperhitungkan, hal ini dikarenakan nilai nilai kebebasan yang dianut akan membantu menggabungkan beberapa elemen dalam agama, ras, suku, dan politik itu sendiri. Lihat dalam Nader Hashemi, Islam, Sekularisme, dan Demokrasi Liberal.(Jakarta: Gramedia, 2010), 9.

[6]     Dalam situs resmi kedutaan Indonesia di Australia http://indonesia.embassy.gov.au/ jaktindonesian/sistem_pemerintahan.html (accessed February, 2016)

[7]     Dapat dikatakan bahwa Australia merupakan bangsa yang baru karena terjadi pada abad ke 20. Lihat Ensiklopedi  Indonesia  seri Geografi : Australia Oseania, ( Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), 20.

[8]     http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/sistem_pemerintahan.html (accessed February, 2016).

[9]     Rancangan UU/Peraturan Pemerintah harus disahkan oleh kedua majelis sebelum sebelum menjadi UU/Peraturan Pemerintah. DPR (House of Representatives), mengusulkan sebagian besar rancangan UU/Peraturan Pemerintah. Majelis ini beranggotakan 148 anggota yang dipilih melalui pemilu, di mana setiap anggota mewakili sekitar 80.000 suara. Partai politik yang mempunyai kursi terbanyak di majelis rendah berhak membentuk pemerintahan. Lihat dalam federasi Australia pada laman:

http://www.abc.net.au/ra/federasi/tema1/aus_pol_chart.pdf. (accessed March, 2016)

[10]    Dikutip dari tulisan Norhayati.2011. “Sistem Pendidikan Australia” .Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Program Pasca Sarjana Universitas Palangkaraya. Lihat juga Ensiklopedi  Indonesia  seri Geografi : Australia Oseania.1999. (Jakarta: PT Ichtiar Baru), 6.

[11] Pendidikan di Australia merupakan tanggung jawab negara bagian dan teritori. Setiap negara bagian atau wilayah pemerintah menyediakan dana dan mengatur sekolah negeri dan swasta dalam area otonominya, pemerintah federal membiayai universitas, namun mereka menetapkan kurikulum mereka sendiri. Lihat http://mje.co.id/study-in-australia/sekilas-sistem-pendidikan-di-australia/. Accessed 16 Maret 2016.

[12]    Dalam buku panduan belajar ke Australia yang dikemas oleh Persatuan Pelajar Indonesia Australia dalam bentuk Book Hand, diupload pada laman download

http://ppi-australia.org/wp-content/uploads/2015/06/Buku-Pintar-PPIA-compress.pdf. (accessed march, 2016)

[13] Dikutip dari berita Radio Australia, mengenai pernyataan Menteri Pendidikannya yang ingin merevisi kurikulum Pendidikan Agama dengan menjadikannya pendidikan home schooling, lihat http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2014-01-12/pendidikan-agama-di-australia-didesak-diperkuat/1246396. Accessed March, 2016.

[14]    Dikutip dari laman berita di sebuah surat kabar, http://www.onlineindo.tv/news/politikus-pdip-pendidikan-agama-di-indonesia-dihapus-saja-supaya-bisa-mencontoh-australia-yang-saat-ini-sudah-sangat-sukses-negaranya/. Accessed March 2016.

[15]    Bandingkan dalam website resmi kedutaan besar republik indonesia di Australia http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/kebebasan_beragama.html. accessed March, 2016.

[16]    Untuk bahan pendidikan formal dan non-formal dari jenjang pra sekolah sampai tinggi, penulis lebih mengutip handbook mengenai sistem pendidikan formal di Australia http://indonesia.embassy.gov.au/files/jakt/Get_To_Know_Australian_Schools_2010.pdf. accessed Maret 2016

[17] Norhayati, Sistem Pendidikan Australia  (Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris UNIVERSITAS  Palangkaraya, 2011, 8.

[18] Saifullah, Konsep Pendidikan Jerman dan Australia (Kajian Komparatif dan Aplikatif terhadap Mutu Pendidikan Indonesia), Jurnal Ilmiah Peuradeun: International Multidisciplinary Journal, 17.

[19]    Jurnal Pendidikan, R.A.Mustika.H,  “Fadillah Dari Sistem Pendidikan Australia Untuk Indonesia”, 9.

[20]    Agustiar Syah Nur, Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara (Bandung: Lubuk Agung Bandung, 2001), hlm. 66.

[21]    Agustiar Syah Nur, Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara (Bandung: Lubuk Agung Bandung, 2001), hlm. 67.

[22] Saifullah, Konsep Pendidikan Jerman dan Australia (Kajian Komparatif dan Aplikatif terhadap Mutu Pendidikan Indonesia), Jurnal Ilmiah Peuradeun: International Multidisciplinary Journal, 10.

[23]    Poin utama dalam pengembangan kurikulum adalah dilihat dari berbagai budaya yang multikultural. Kamajemukan inilah yang menjadikan pendidikan di Australia sangat toleran dalam berbagai suku dan agama.

[24]    Saifullah, Konsep Pendidikan Jerman dan Australia, “Kajian Komparatif dan Aplikatif terhadap Mutu Pendidikan Indonesia”, Jurnal Ilmiah Peuradeun: International Multidisciplinary Journal, 11.

[25] Dikutip Norhayati.2011. Sistem Pendidikan Australia.Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Program Pasca Sarjana Universitas Palangkaraya.

[26]    Jurnal Pendidikan, R.A.Mustika.H,  “Fadillah Dari Sistem Pendidikan Australia Untuk Indonesia”,

[27]    http://poskotanews.com/2016/04/12/tiga-ribu-mahasiswa-pemegang-kjp-dapar-rp-15-juta-perbulan/. Lihat juga dalam http://megapolitan.kompas.com/read/2016/04/04/15360311/ Pelajar. yang.Diterima.di.Perguruan.Tinggi.Negeri.akan.Mendapat.KJP. Accessed april, 2016.

[28]    Lihat http://korankabar.com/pencairan-dana-operasional-tunggu-rab/. Accessed April, 2016.

[29]    "Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara” (Pasal 1, ayat 1).

[30]    2)Negara mngembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas dan fasilitas pelayanan umum yang layak